PERTEMUAN 5: KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

1. E-Government

Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Teknologi internet memudahkan berbagai aktivitas, termasuk dalam bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan memanfaatkan layanan pemerintah. Penggunaan teknologi sebagai alat pengolahan data memungkinkan pemerintah mengelola data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan administrasi lainnya.

E-government adalah aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online, memudahkan penyampaian ide, keluhan, dan interaksi lainnya tanpa harus mengantri. E-government mulai diterapkan sejak 1995, dengan perkembangan yang signifikan setelah Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

a. Definisi E-government

E-government adalah pelayanan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.

b. Manfaat E-government

1. Memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Sarana keterbukaan di tubuh pemerintah, sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah.
3. Menghemat biaya administrasi.
4. Pemerintah dapat mencari solusi untuk berbagai permasalahan.

c. Maksud dan Tujuan dari Peningkatan E-government

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam proses administrasi negara. Beberapa tujuan yang akan tercapai:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.
2. Meningkatkan perekonomian melalui hubungan interaktif dengan dunia bisnis.
3. Fasilitas dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
4. Transparansi dalam transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

2. Pemicu Utama E-government

Indonesia terhitung terlambat dalam mengembangkan e-government dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain besarnya biaya dan sistem administrasi yang masih dalam proses pengembangan. Tiga konsep utama pemicu perkembangan e-government adalah:

a. Era Globalisasi

Pemerintah harus memperhatikan isu-isu seperti perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan pasar terbuka.

b. Kemajuan Teknologi

Data dan informasi dapat diakses dengan mudah, memerlukan peran pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat.

c. Peningkatan Kualitas Pola Pikir

Dunia industri memerlukan tenaga yang mengerti teknologi terbaru, sehingga masyarakat menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

3. Strategi Pengembangan E-government

Strategi pengembangan e-government meliputi:

1. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat luas dan terpercaya.
2. Pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi dengan melibatkan dunia usaha.
3. Sistem manajemen proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara holistik.
4. Dunia usaha memanfaatkan teknologi dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi.
5. Pengembangan yang sistematik melalui tahapan realistis dan terukur.
6. Pengembangan kapasitas SDM di tubuh pemerintah dan peningkatan e-literacy masyarakat.

Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah:

a. mCity

Aplikasi informasi suatu kota yang bisa diakses melalui smartphone, memberikan informasi lengkap mengenai kota tujuan, seperti kuliner, tempat wisata, dan penginapan.

b. Qlue

Aplikasi yang digunakan pemerintah DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan fasilitas dan keluhan lainnya, dengan fitur upload foto.

c. Lapor!

Sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat berbasis media sosial, dengan fitur dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.

d. Info BMKG

Aplikasi BMKG yang menyediakan informasi perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi gempa, dengan notifikasi untuk gempa berpotensi tsunami.

e. BPOM Mobile

Aplikasi BPOM yang memungkinkan masyarakat mengecek produk menggunakan Kode QR atau Kode Batang, serta menyampaikan aduan terhadap produk.

4. Tugas Humas Pemerintah

Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Tugas penting humas pemerintah meliputi:

1. Memberikan informasi yang jelas dan benar tentang agenda pemerintah.
2. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah.
3. Mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
4. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

5. Isu Sosial dan Masalah

Beberapa isu sosial dan masalah dalam penerapan e-government:

1. Potensi cyber crime akibat akses bebas ke situs pemerintah.
2. Berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dan masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan e-government.
4. Kurangnya pelayanan karena sistem manajemen dan kesiapan prosedur serta peraturan yang membatasi SDM.
5. Kurangnya strategi anggaran untuk pengembangan situs e-government.
6. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs.
7. Kesenjangan akses internet di masyarakat, sehingga tidak semua daerah menerapkan e-government.